Posted in: Berita

DPR Ingkar Janji & Senantiasa Bahas Omnibus Law RUU Cilaka Dikala Reses

“ Apakah hendak terdapat rapat, persidangan, di masa reses?”“ Enggak boleh, enggak boleh. Kami wajib ke dapil. Bagi tatib[tata tertib], kami nanti ya susahlah jika kami rapat, jika enggak ke dapil.” Obrolan itu terjalin antara perwakilan demonstran yang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja[dulu diucap Cilaka] dengan Wakil Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pada Kamis( 16/ 7/ 2020). Demonstran menanyakan apakah hendak terdapat rapat ulasan RUU Cilaka sepanjang masa reses DPR. DPR merambah masa reses semenjak 16 Juli 2020 hingga 17 Agustus 2020 mendatang.

Pada masa ini Era.id , semestinya legislator kembali ke wilayah pemilihan tiap- tiap buat meresap aspirasi warga. Perwakilan demonstran setelah itu menarangkan alibi mengantarkan persoalan itu. Karena kata mereka, pada masa reses tadinya, DPR pula menggelar rapat. Dasco juga membetulkan terdapatnya rapat konsultasi pimpinan yang mangulas keamanan Idulfitri kemarin.“ Sebab buat suasana tertentu itu boleh[rapat dikala reses]” kata Dasco.“ Berarti dimungkinkan, Pak?” balas perwakilan demonstran.“ Oh enggak, jadi kami ngomong enggak terdapat ulasan,” tegas Dasco.“ Omnibus law artinya.

Apakah hendak terdapat ulasan omnibus law, sidang ulasan omnibus law dikala reses?” tanya perwakilan demonstran lagi.” Enggak terdapat sidang- sidang,” kata Dasco menegaskan. Tetapi kenyataan di lapangan, jaminan itu nyatanya cuma berlaku seminggu. Kamis( 23/ 7/ 2020), di tengah masa reses, Tubuh Legislasi DPR RI malah menggelar rapat buat mangulas catatan inventaris permasalahan dari Bab III Kenaikan Ekosistem Investasi serta Aktivitas Berupaya RUU Cipta Kerja.

Perihal itu juga menyulut kekecewaan dari buruh yang muncul dalam audiensi Minggu kemudian. Nining Elitos, Pimpinan Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia( KASBI) menyebut perihal ini meyakinkan sekali lagi kalau pemerintah serta DPR tidak sempat menangkap aspirasi rakyat.“ Jika warga marah, rakyat marah, itu sebab memanglah wakil rakyat tidak sempat memandang serta mendengar apa yang jadi suara suara kritis rakyat,” kata Nining dikala dihubungi reporter , Kamis( 23/ 7/ 2020). Saat sebelum demonstrasi pada 16 Juli 2020 kemudian, gelombang penolakan terhadap RUU Cipta Kerja memanglah sudah bergolak, apalagi semenjak saat sebelum draf RUU diserahkan oleh pemerintah ke DPR.

Pada April 2020 kemudian, di tengah pandemi, ribuan buruh” membombardir” wakil rakyat lewat SMS serta pesan WhatsApp. Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja pula disuarakan pada perayaan Mayday 2020. Pasal- pasal dalam RUU Cipta Kerja memanglah dinilai mencekik kalangan buruh. Sedikit di antara lain, Pasal 89 RUU Cipta Kerja, menghapus Pasal 59, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 93, serta Pasal 151 UU Ketenagakerjaan( UUK).

Dengan dihapusnya Pasal 59 UUK tentang syarat Pekerja Kontrak Waktu Tertentu( PKWT), maksudnya tidak terdapat batas kontrak berlaku sehingga pekerja tidak memperoleh kepastian dalam bekerja. Pasal 88D, penghitungan peningkatan upah minimum tidak lagi berlaku dengan standar nasional, melainkan mengacu pada perkembangan ekonomi wilayah. Maksudnya, bila perkembangan wilayah tersebut minus, hingga UMK hendak turun. Pasal 90 UUK pula dihapus, sementara itu pasal ini mengendalikan tentang sanksi untuk industri yang melanggar syarat upah minimum.

Sedangkan itu pergantian Pasal 151 UUK melenyapkan kedudukan serikat pekerja dalam perundingan pemutusan ikatan kerja. Pergantian Pasal 93 tentang cuti serta izin, menghapus hak cuti pada hari awal haid untuk wanita. RUU Sapu Jagat ini pula menghapus izin spesial buat menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak, istri melahirkan/ keguguran, serta bila terdapat anggota keluarga satu rumah yang menikah.

Tidak hanya soal ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja pula mengecam area, agraria, serta pada kesimpulannya hendak menggilas kelompok marjinal semacam masyarakat miskin serta warga adat. Nining berkata, di masa pandemi COVID- 19 pemerintah serta DPR semestinya bekerja keras buat menjamin kalau tidak terdapat lagi pekerja yang diputus ikatan kerja, warga dapat terpenuhi kebutuhan pangannya, serta kanak- kanak dapat senantiasa bersekolah dengan baik.

Periset Forum Warga Hirau Parlemen( Fomappi) Lucius Karus juga tidak habis pikir dengan ulah wakil rakyat ini. Masa reses merupakan waktu anggota DPR kembali menemui konstituen buat mengantarkan pertanggungjawabannya sepanjang bertugas di masa siding, sekalian meresap aspirasi pemilihnya. Malah di dikala semacam inilah anggota DPR melaksanakan guna representasinya. Buat kebutuhan ini, kata ia, ratusan juta dianggarkan APBN buat tiap anggota DPR pada tiap masa reses.

Lucius mempertanyakan gimana anggota DPR hendak mempertanggungjawabkan dana ini nantinya jika mereka malah padat jadwal menggodok RUU yang ditolak publik.” Wakil rakyat yang tidak kembali ke dapil bisa jadi bukan wakil rakyat, namun wakil makhluk antah berantah,” ucap Lucius. Lucius juga memperhitungkan DPR melaksanakan tebang seleksi, sebab cuma mengebut ulasan RUU Cipta Kerja sementara itu dikala ini terdapat 38 RUU Prioritas yang lain yang wajib dituntaskan pada 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *